SEJARAH PENA

Kampanye merupakan salah satu sarana pendidikan politik bagi masyarakat yang harus bebas dari fitnah dan ujaran kebencian. Berita utama koran Media Indonesia yang berjudul Kampanye Damai Butuh Komitmen mengungkapkan, deklarasi damai dinilai merupakan tanggung jawab dan menjadi pegangan peserta Pemilu 2019, bukan sekadar kegiatan seremonial. Memaknai ungkapan tersebut munculah kesadaran bila ajang pemilu bukan untuk kegiatan secara individual sebab siapa kandidat terpilih ialah mereka yang dipercaya untuk memegang kendali negara, membawa nama Indonesia, dan itu suatu tanggung jawab besar. Kendati demikian, butuh kerja sama, dukungan, dan komunikasi yang baik dari semua pihak. Damai dalam dunia politik diartikan sebagai tidak ada perang. Hal-hal yang berpotensi konflik semacam itu di antaranya ketidaka-manan, kesenjangan sosial, otoritas dan kekuasaan, kesenjangan ekonomi, rasisme, agama, dan radikalisme. Dalam bahasa Romawi Kuno, damai digunakan dalam istilah pax, sebagai ab...

Popularitas media sosial hingga tahun 2017 masih akan terus melonjak. Media sosial bukan lagi menjadi media komunikasi antarindividu atau kelompok. Namun “dunia kedua” dan sumber informasi. Semua informasi dapat diakses dengan mudah lantaran kecanggihan teknologi dan infomatika. Imbasnya, mulai dari suhu politik, hukum hingga berujung konflik dan ketegangan sosial akan mewarnai dunia. Media sosial atau medsos , di era digitalisasi tak ubahnya seperti senjata tajam. Di satu sisi, dapat digunakan sebagai jalan kebaikan, seperti menjalin silahturahmi, berbagi ilmu, dan penelusuran informasi. Di sisi lain, digunakan sebagai jalan keburukan, seperti yang terjadi di tahun ayam api ini. Indonesia 2017 tengah diserang badai besar yang datang dari pelbagai sudut, salah satunya adalah beredarnya ujaran kebencian atau hoaks. Kegelisahan masyarakat, mulai terasa begitu informasi baru bersifat bohong yang dibawa sekelompok manusia tak bertanggung jawab sangat tak diuntungkan.   B...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, (26/7), menyampaikan keinginannya menginvestasikan dana haji ke sektor infrastruktur. Hal itu dilatar belakangi karena saat ini Jokowi tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan di Indonesia secara berskala. Munculnya pemikiran tersebut bermula karena mengetahui nilai dana haji mencapai 80 triliun. Tentu saja, jumlah sebesar itu jika benar diinvestasikan guna proyek pembangunan akan sangat bermanfaat. Sayangnya, dibalik munculnya fatwa penggunaan dana haji untuk sektor infrastruktur dirasa menuai kontroversi dari berbagai pihak. Pertama, jamaah haji takut jika pemerintah tidak benar-benar menggunakan dana itu untuk infrastruktur. Kedua, pemerintah tidak sesegeramungkin mengembalikan uang jamaah. Dan ketiga, kewaspadaan atas jaminan uang jamaah aman.  Beberapa permasalahan tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto bersikuku...

Saya terkejut saat membaca berita yang menyebutkan Direktorat Tipidum Bareskim Polri mencatat hasil perhitungan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2016 yang mencapai 254 kasus. Itu jumlah yang mengerikan bagi Indonesia terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sampai detik ini, pemerintah menanggulangi kasus kekerasan seksual dengan beberapa program. Salah satunya dengan pencanangan gerakan di Kota Layak Anak. Daerah yang sudah menjalankan antara lain Denpasar Bali dan Bondowoso Jawa Timur. Tak hanya kementerian Perempuan dan Pemberdayaan Anak, DPR juga mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebyt memuat dalam Peraturan Pemerintah tentang Pemberatan Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti hukuman kebiri kimiawi dan penambahan masa kurungan menjadi sumur hidup. Penetapan hukuman diberlakukan kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Hasil pengamatan Komisi Perli...